Salah satu instrumen penting dalam mewujudkan desa mandiri adalah membentuk BUM Desa. BUM Desa dapat dijadikan sebagai wadah masyarakat desa dalam melakukan pemberdayaan dan kemandirian desa dari berbagai potensi desa yang mungkin dapat ditawarkan. Namun, bagaimana dengan desa-desa yang masyarakatn ya sudah mampu mengelola potensi desa melalui berbagai unit usaha, seperti melalui UMKM dan kelompok sadar wisata (pokdar wis)? Apakah BUM Desa tetap diperlukan?
BUM Desa berbeda dengan UMKM yang hadir dengan kehendak dan modal individu untuk mendapatkan profit sebesar-besarnya bagi kepentingan pribadi atau kelompok. BUM Desa juga bukan koperasi yang memajukan segelintir anggotanya secara terbatas dan kurang mengedepankan aspek profit. BUM Desa juga jelas bertolak belakang dengan korporasi yang semata-mata mengejar laba finansial. Sebagai lembaga yang ditugaskan desa untuk menyejahterakan masyarakat, BUM Desa harus mampu menjawab kebutuhan atau masalah sekaligus memberi nilai tambah dan manfaat (benefit) bagi masyarakat desa. Sementara keuntungan finasial (profit) menjadi tugas kedua setelah itu. Ibaratnya, BUM Desa memiliki wajah ekonomi, tapi berhati sosial.
Logika pembentukan BUM Desa yang diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa, untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di desa. Pembentukan BUM Desa juga harus berdasar kan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif (“user-owned, user-benefited, and user-controlled’) dengan prinsip member-base dan self-help.
LANGKAH-LANGKAH PENDIRIAN BUM DESA
Pendirian BUM Desa didasarkan atas prakarsa Desa yang memper timbangkan:(a) inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa; (b) potensi usaha ekonomi Desa; (c) sumberdaya alam di Desa; (d) sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan (e) penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa. Hal yang sangat penting dan mendasari itu semua adalah perencanaan dan komitmen. Pasalnya, tujuan BUM Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh warga desa, sehingga menuntut perencanaan yang matang, terukur, serta komitmen kuat yang ada pada pengurus BUM Desa. Langkah-langkah dalam mendirikan BUM Desa adalah sebagai berikut:
A. Forum Desa
B. Survey Pasar
C. Pemetaan Aset, Potensi, dan Peluang
D. Menentukan Jenis Usaha BUM Desa
E. Menentukan Rantai Nilai
A. Forum Desa
Untuk memulai proses merancang pembangunan ekonomi desa, Pemerintah Desa harus melakukan diskusi atau obrolan tentang usaha desa sehingga mendapat masukan dari warga mengenai pemahaman mereka mengenai visi yang dibangun pemimpin desanya sekaligus berbagai ide yang dimiliki warga. Obrolan ini bertujuan memberikan pemahaman, menggali aspirasi, menemukan potensi dan poin-poin penting antara keinginan pemerintah desa dan kehendak warga. Oleh karena itu, forum rembug ini harus dilakukan dengan cara-cara yang dapat menciptakan suasana yang nyaman bagi warga untuk menyampaikan pikiran mereka. Obrolan sebaiknya dilakukan dalam suasana yang agak informal, santai, aparat desa disarankan untuk tidak menggunakan seragam dinasnya tujuannya agar semua yang terlibat dapat menyampaikan aspirasinya tanpa takut salah dalam berpendapat. Kepala desa adalah sosok yang harus sangat aktif dalam melakukan penggalian aspirasi ini agar dapat mengenali kehendak warganya sekaligus membuat warganya memahami visi yang dibangun pemerintah desa.
Obrolan ini bertujuan mem berikan pemahaman, meng gali aspirasi, potensi dan menyamakan persepsi terha dap apa yang akan dilakukan
Obrolan Desa dilakukan dengan suasana santai, dengan pakaian bebas (bukan segaram). Kepala desa adalah sosok yang harus sangat aktif dalam melakukan penggalian aspirasi.
Pertemuan dan diskusi ini juga harus melibatkan kelompok atau warga yang telah memiliki usaha-usaha yang sudah berjalan sehingga semakin memperkaya hasil diskusi mengenai bentuk pengembangan yang akan dilakukan. Obrolan desa harus dilakukan dengan alur yang sudah dirancang berdasar topik yang telah ditentukan sehingga secara bertahap hasil pertemuan-pertemuan itu akan mengerucut menjadi kumpulan ide-ide yang memudahkan pemerintah desa merumuskannya sebagai langkah pemberdayaan dan pembuatan keputusan. Setidaknya ada tiga proses forum desa yang bisa dilakukan: Pertama, Musyawarah Dusun (Musdus), dilakukan di tingkat dusun dengan melibatkan RT, RW, organisasi profesi, perwakilan perempuan, perwakilan keluarga miskin dan difabel. Dalam Musdus pemerintah desa bisa menggali berbagai kondisi nyata di lapangan termasuk berbagai kebutuhan warga seperti kebutuhan air bersih, pupuk organik, masalah penanganan sampah jasa keuangan, jasa transportasi dan lai-lain. Identifikasi potensi juga dapat dilakukan pada musyawarah ini.
Kedua, Musyawarah Spesifik yakni musyawarah yang digelar untuk membahas topik khusus yang telah ditentukan sebelumnya. Contoh topik yang dibahas dalam Musyawarah Spesifik (MusSpes) adalah masalah pertanian, perkebunan, perikanan dan lain-lain sesuai dengan masalah dan potensi yang akan dikembangkan. Ketiga adalah Musyawarah Desa (Musdes) yakni musyawarah paling besar untuk memutuskan kesepakatan mengenai langkah dan strategi isu ekonomi yang telah disusun tersusun dari dua musy awarah sebelumnya. Termasuk membahas pemanfaatan aset dan potensi yang ada dimiliki desa. Dalam musdes ini juga dilakukan pembentukan tim khusus untuk melakukan langkah-langkah konkrit selanjutnya. Tim ini dapat dibentuk secara formal dengan disahkan melalui SK Kepala Desa atau hanya sebagai tim khusus yang diben tuk sebagai hasil musdes (format SK dapat dilihat pada lampiran)
LAMPIRAN : Contoh SK Kades/Kuwu Organisasi Pengelola BUMDesa
Sumber E-Book “Bumdes : pembentukan dan pengelolaannya” – © Copyright PUSDATIN BALILATFO Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia