Indramayu, 12/09/2023 – Plt. Kepala DPMD, Jajang Sudrajat, memberikan penjelasan terkait pemilihan Kuwu di Kabupaten Indramayu, melalui sebuah video yang diunggah di kanal YouTube DPMD Indramayu. Penjelasan ini ditujukan kepada Kuwu, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, serta seluruh masyarakat Kabupaten Indramayu.
Jajang Sudrajat, Plt. Kepala DPMD Indramayu, menjelaskan bahwa masa jabatan Kuwu sebanyak 139 desa di Kabupaten Indramayu akan berakhir pada tanggal 14 Februari 2024. Masa jabatan yang berakhir ini bertepatan dengan agenda Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024. Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor: 100.3.5.5/244/SJ tanggal 14 Januari 2023 tentang pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pada masa Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024, yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota, Bupati Indramayu telah mengambil langkah-langkah untuk menangani penyelenggaraan pemilihan Kuwu sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Langkah-langkah yang telah diambil oleh Bupati Indramayu dalam rangka penundaan pemilihan Kuwu adalah sebagai berikut:
- Pada tanggal 6 Februari 2023, Bupati Indramayu mengirim surat kepada Gubernur Jawa Barat dengan nomor surat 141.1/309/-DPMD perihal Permohonan Pertimbangan Pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Indramayu.
- Bupati Indramayu mendapatkan jawaban Surat dari Gubernur nomor 1403/HK.02.01/HUKHAM tanggal 17 Februari 2023 Perihal Tanggapan atas Permohonan Pertimbangan Pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Indramayu.
- Bupati Indramayu kemudian mengirim surat kembali kepada Kemendagri perihal Permohonan Pertimbangan Pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Indramayu.
- Pada tanggal 6 Juli 2023, terbit balasan surat dari Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor 100.3.5.5/2917/BPD Perihal Tanggapan Atas Permohonan Pertimbangan dan Penegasan Pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Indramayu.
Berdasarkan surat dari Kemendagri, terdapat beberapa poin penting yang menjelaskan penundaan pemilihan Kuwu:
a. Kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan Pilkades, baik serentak maupun antar waktu, merupakan kewenangan Bupati/Wali Kota dengan memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/244/SJ tanggal 14 Januari 2023 yang mengatur pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pada Masa Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Surat Menteri Dalam Negeri menyampaikan kepada Bupati/Wali Kota untuk menyelenggarakan seluruh tahapan pemilihan Kepala Desa sebelum tanggal 1 November 2023.
c. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tahun 2024, yang bersamaan dengan tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, ditunda sampai dengan pelantikan Presiden dan Kepala Daerah dalam rangka menjaga kondusifitas dan stabilitas di Kabupaten Indramayu.
d. Bupati Indramayu diminta untuk melaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait penundaan pemilihan Kepala Desa.
e. Bupati Indramayu juga diwajibkan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Indramayu.
Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dijelaskan bahwa kepala desa memegang jabatan selama 6 tahun dan dapat menjabat kembali paling banyak 3 kali. Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan Pilkades, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa yang harus berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Demikian penjelasan tentang penundaan pemilihan Kuwu sebanyak 139 desa di Kabupaten Indramayu. Penundaan ini dilakukan dalam rangka menjaga kondusifitas dan stabilitas di Kabupaten Indramayu sesuai dengan regulasi yang berlaku.
link video youtube : https://www.youtube.com/watch?v=SDx7zVC_C9g