Indramayu, Selasa (5/9/2023) – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Indramayu menggelar kegiatan sosialisasi panduan penyusunan laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) se-kabupaten Indramayu. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pengurus BUMDes tentang pentingnya laporan keuangan yang baik dan benar.
Plt. Kepala DPMD yang diwakilkan oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa, A. Sulaeman, menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini berlangsung selama lima jam pada tanggal 4, 5, dan 6 September 2023 di Aula Bank BJB Cabang Indramayu. Sosialisasi ini melibatkan 309 desa di kabupaten Indramayu.
Sosialisasi ini menjadi penting karena laporan keuangan BUMDesa merupakan dokumen yang mencatat catatan keuangan dan aktivitas keuangan BUMDesa selama periode tertentu. Laporan keuangan ini tidak hanya untuk memenuhi regulasi pemerintah, tetapi juga sebagai alat untuk memantau kinerja keuangan BUMDesa, melacak arus uang masuk dan keluar, serta mengidentifikasi kinerja keuangan BUMDesa.
Irban Yuyun Suhendi dari Inspektorat Kabupaten Indramayu menjelaskan bahwa laporan keuangan BUMDesa terdiri dari beberapa bagian, termasuk laporan neraca yang menunjukkan jumlah aset, kewajiban, dan ekuitas BUMDesa pada akhir periode tertentu, laporan laba rugi yang mencatat pendapatan, biaya, laba, atau rugi BUMDesa selama periode tertentu, dan laporan arus kas yang mencatat jumlah kas masuk dan keluar BUMDesa selama periode tertentu.
Selain itu, Syarif Hamdan, perwakilan dari Kemendes RI sebagai mitra Kemendes, menekankan bahwa laporan keuangan BUMDesa sangat penting untuk manajemen BUMDesa, pemerintah desa, dan masyarakat desa. Dengan laporan keuangan yang transparan dan akurat, BUMDesa dapat memantau kinerja keuangan dan mengambil keputusan yang lebih baik untuk pengembangan usaha di desa mereka.
Sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk memahami pentingnya laporan keuangan BUMDesa dan untuk memastikan bahwa setiap BUMDesa di Kabupaten Indramayu dapat menyusun laporan keuangannya dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan pembangunan di tingkat desa dapat berjalan lebih efisien dan transparan.
