Indramayu, 17 November 2023 – Plt. Kepala DPMD Indramayu, A. Budiharto, melalui Kepala Bidang PKD, Kadmidi, bersama timnya, turut serta dalam Rapat Koordinasi Penyaluran Bantuan kepada Desa Tahun Anggaran 2023. Kegiatan ini berlangsung di Aula H. Mutawali DPMD Provinsi Jawa Barat dan bertujuan untuk menyampaikan serta mengkoordinasikan informasi terkait penyaluran bantuan keuangan yang berasal dari perubahan APBD Provinsi Jawa Barat.
Rapat ini dibuka oleh Pak Bayu, Kabid PPD DPMD Provinsi Jawa Barat, serta dihadiri oleh Ati Hoerowati, Irban 1 dari Inspektorat Provinsi Jawa Barat. Peserta rapat berasal dari 11 kabupaten di Jawa Barat.
Penyampaian teknis mengenai tata cara permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Desa Tahun Anggaran 2023 menjadi fokus utama dalam pertemuan ini. Berbagai informasi terkait prosedur administratif dan fisik yang diperlukan untuk pencairan bantuan keuangan kepada Desa dijelaskan dengan rinci.
Pada acara rapat yang berlangsung, selain pembahasan teknis terkait penyaluran bantuan, juga disampaikan data terkait desa-desa yang menjadi penerima manfaat bantuan keuangan desa. Penyaluran bantuan ini dilakukan oleh Kepala Bidang PPD kepada perwakilan Kabupaten yang turut hadir dalam rapat. Totalnya, terdapat 10 desa di Kabupaten Indramayu yang mendapatkan bantuan keuangan melalui perubahan anggaran, dengan jumlah keseluruhan mencapai 1,5 miliar rupiah. Setiap desa mendapatkan bantuan sebesar 150 juta rupiah sebagai bagian dari program peningkatan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat desa.
Kadmidi menambahkan, “Semoga bantuan ini bisa tersalurkan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dari sisi administrasi maupun implementasi fisik hasil pekerjaannya. Harapannya, penyaluran bantuan ini akan memberikan dampak positif dan signifikan bagi pembangunan di masing-masing desa, serta mendukung berbagai program prioritas di Indrmayu Bermartabat dan Provinsi Jawa Barat.”
Rapat ini diharapkan menjadi momentum untuk memastikan semua tahapan terkait penyaluran bantuan keuangan berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga implementasinya dapat berjalan lancar dan efektif di setiap desa yang menjadi penerima manfaat.
