Sejarah DPMD

1. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes) Pada tahun 1997 Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter yang berdampak krisis multidimenasi pada aspek sendi kehidupan masyarakat. Sejalan dengan kebijakan reformasi dibawah pemerintahan baru, Kabinet Gotong Royong, diantaranya ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, pada tahun 1999 dilakukan reformasi organisasi dilingkungan Departemen Dalam Negeri, termasuk Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa, melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri. Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 1999, nomenklatur organisasi penyelenggara pembangunan masyarakat desa, disesuaikan dengan nuansa dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes). Ditjen Bina Pemdes mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pemberdayaan masyarakat desa. Dalam menyelenggarakan tugas, Ditjen Bina Pemdes mempunyai fungsi dalam:
(a) perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pemerintahan Desa dan Kelurahan;
(b) perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi pelaksanaan ketahanan masyarakat;
(c) perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi pelaksanaan sosial budaya masyarakat;
(d) perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi pelaksanaan usaha ekonomi masyarakat;
(e) perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam;
(f) perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan teknologi tepat guna;
(g) pengkoordinasian penyusunan program dibidang pemberdayaan masyarakat Desa;
(h) fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat Desa; dan
(i ) pelaksanaan administrasi dan tata usaha Direktorat Jenderal.

Perubahan organisasi ini dilakukan dengan penambahan satu unit kerja yaitu Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan, sehingga susunan organisasi Ditjen Bina Pemdes, terdiri dari: Sekretariat Direktorat Jenderal, terdiri dari Bagian Perencanaan, Bagian Kepegawaian, Bagian Keuangan, Bagian Rumah Tangga, dan Bagian Tata Usaha. Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan, terdiri dari Subdirektorat Pengembangan Desa dan Lembaga Adat, Subdirektorat Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Subdirektorat Pengembangan Kelurahan, dan Subdirektorat Pendapatan dan Kekayaan Desa/Kelurahan. Direktorat Ketahanan Masyarakat, terdiri dari Subdirektorat Kelembagaan Masyarakat, Subdirektorat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Subdirektorat Tatalaksana, dan Subdirektorat Evaluasi. Direktorat Sosial Budaya Masyarakat, terdiri dari Subdirektorat Motivasi dan Swadaya Gotong Royong, Subdirektorat Peningkatan Pemberdayaan Perempuan, Subdirektorat Peningkatan Anak dan Remaja, dan Sub?direktorat Tradisi dan Budaya Mayarakat. Direktorat Usaha Ekonomi Masyarakat, terdiri dari Subdirektorat Bantuan Pembangunan, Subdirektorat Perkreditan, Subdirektorat Produksi dan Pemasaran, dan Subdirektorat Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat. Direktorat Pemanfaatan Sumber Daya Alam, terdiri dari Subdirektorat Rehabilitasi, Subdirektorat Konservasi, Subdirektorat Sumber Daya Pantai dan Pesisir, dan Subdirektorat Sumber Daya Daratan. Direktorat Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, terdiri dari Subdirektorat Pengkajian Teknologi Tepat Guna, Subdirektorat Kerjasama Teknologi Tepat Guna, Subdirektorat Pemasyarakatan dan Bantuan Teknologi Tepat Guna, dan Subdirektorat Evaluasi. Sementara itu, struktur organisasi Bina Pemerintahan Desa di Provinsi dan Kabupaten/Kota didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Diharapkan melalui koordinasi vertikal ini, pelaksanaan tugas dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dapat terpantau dan terevaluasi secara nasional. 2. Direktorat Jenderal Bina Pemberdayaan Masyarakat (Ditjen BPM) Dalam waktu yang tidak terlalu lama masa berlakukan Keputusan Menteri Dalam Negeri, dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja Departemen Dalam Negeri menjadi Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, maka organisasi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa juga dilakukan perubahan menjadi Direktorat Jenderal Bina Pemberdayaan Masyarakat (Ditjen BPM). Perubahan ini dilakukan pada tanggal 5 Januari 2001, melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. Sesuai dengan ketentuan pasal 610, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 1 Tahun 2001 Tanggal 5 Januari 2001, Direktorat Jenderal Bina Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas “merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemberdayaan masyarakat”. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Bina Pemberdayaan Masyarakat menjalankan fungsi: (a) perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi pelaksanaan bina sumber daya masyarakat,
(b) perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi pelaksanaan bina pelatihan masyarakat,
(c) perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi pelaksanaan bina sosial budaya masyarakat,
(d) perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi pelaksanaan bina usaha ekonomi masyarakat,
(e) perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi pelaksanaan bina teknologi tepat guna,
(f) pengkoordinasian penyusunan program di bidang pemberdayaan masyarakat, dan
(g) fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 612, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2001, susunan organisasi Ditjen BPM, terdiri dari : Sekretariat Direktorat Jenderal, terdiri dari Bagian Perencanaan, Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, Bagian Umum dan Keuangan, serta Bagian Monitoring dan Evaluasi. Direktorat Bina Sumber Daya Masyarakat, terdiri dari Subdirektorat Bina Kesejahteraan Masyarakat, Subdirektorat Bina Kelembagaan Masyarakat, dan Subdirektorat Bina Pendataan Potensi Masyarakat. Direktorat Bina Pelatihan Masyarakat, terdiri dari Subdirektorat Analisi Kebutuhan Pelatihan, Subdirektorat Pengembangan Metode dan Teknis Pelatihan, Subdirektorat Pelatihan dan Penyusunan Kurikulum, Subdirektorat Kerjasama Pelatihan, dan Subdirektorat Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Direktorat Bina Sosial Budaya Masyarakat, terdiri dari Subdirektorat Kependudukan dan Tenaga Kerja, Subdirektorat Pranata Sosial, Subdirektorat Stratifikasi Sosial, Subdirektorat Integrasi Sosial, dan Subdirektorat Peningkatan Keswadayaan Masyarakat. Direktorat Bina Usaha Ekonomi Masyarakat, terdiri dari Subdirektorat Usaha Pertanian Pangan, Subdirektorat Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam, Subdirektorat Pemasaran Produksi, Subdirektorat Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat, dan Subdirektorat Usaha Ekonomi Masyarakat Tertinggal. Direktorat Bina Teknologi Tepat Guna, terdiri dari Subdirektorat Teknologi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan, Subdirektorat Sarana dan Prasarana, Subdirektorat Teknologi Pemanfaatan Lahan dan Laut, Subdirektorat Pemasyarakatan Teknologi, dan Subdirektorat Pengembangan Inovasi Teknologi. Periode Februari 2001 s.d Maret 2002 dilakukan perubahan susunan organisasi dan tats kerja Ditjen BPM yang semula diatur di dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, digantikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri yang diterbitkan pada tanggal 19 November 2001, yang mana nomenklatur Ditjen BPM dirubah menjadi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes). 3. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes) Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001, Ditjen Bina Pemdes mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakaan dan standarisasi teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam melaksanakan tugas, Ditjen Bina Pemdes menyelenggarakan fungsi: (a) penyiapan perumusan kebijakan Departemen Dalam di bidang kelembagaan dan pelatihan masyarakat, sumber daya alam dan teknologi tepat guna dana pemerintah desa,
(b) pelaksanaan kebijakan di bidang keembagaan dan pelatihan masyarakat, sosial budaya masyarakat, usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan teknologi tepat guna dan pemerintah desa,
(c) perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur, di bidang kelembagaan dan peletihan masyarakat, sosial budaya masyarakat, usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan teknoogi tepat guna dan pemerintahan desa,
(d) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi, dan
(e) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Ditjen Bina Pemdes terdiri dari : Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari: Bagian Perencanaan, Bagian Tata usaha dan Kepegawaian, Bagian Keuangan, dan Bagian Rumah Tangga. Direktorat Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat terdiri dari: Subdirektorat Lembaga Masyarakat, Subdirektorat Pembangunan Partisipatif, Subdirektorat Pendataan Potensi Masyarakat, Subdirektorat Pengembangan Kawasan Perdesaan, dan Subdirektorat Pelatihan Masyarakat. Direktorat Bina Sosial Budaya Masyarakat terdiri dari: Subdirektorat Tradisi dan Adat Istiadat, Subdirektorat Pemberdayaan Perempuan, Subdirektorat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Subdirektorat Kesejahteraan Sosial. Direktorat Usaha Ekonomi Masyarakat terdiri dari: Subdirektorat Usaha Pertanian dan Pangan, Subdirektorat Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam, Subdirektorat Pemasaran Produksi, Subdirektorat Usaha Ekonomi Keluarga, dan Subdirektorat Masyarakat Tertinggal. Direktorat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna terdiri dari: Subdirektorat Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan, Subdirektorat Fasilitasi pemanfaatan lahan Pesisir Perdesaan, Subdirektorat Prasarana dan Sarana Perdesaan, Subdirektorat Fasilitasi pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan, dan Subdirektorat Permasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan; Direktorat Pemerintahan Desa terdiri dari: Subdirektorat Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan, Subdirektorat Administrasi Pemerintah Desa dan Kelurahan, Subdirektorat fasilitasi Badan Perwakilan Desa, Subdirektorat Fasilitasi Pengelolaan keuangan dan Asset Desa, dan Subdirektorat Pengembangan Kapasitas. Pada bulan Maret 2002, dilakukan penyempurnaan organisasi yang sebelumnya tertuang di dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001, dengan Kepmendagri Nomor Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri. Namun demikian nomenklatur Ditjen Bina Pemdes tidak mengalami perubahan atau tetap, sedangkan perubahan yang dilakukan pada susunan organisasi di dalam di Iingkungan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Sesuai dengan ketentuan pasal 268, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003, Ditjen Bina Pemdes mempunyai tugas “merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemberdayaan masyarakat”. Fungsi Ditjen Bina Pemdes meliputi: Penyiapan perumusan kebijakan Departemen di bidang pemerintahan desa dan kelurahan, kelembagaan dan pelatihan masyarakat, pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat, usaha ekonomi masyarakat, serta sumber daya alam dan teknologi tepat guna. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan desa dan kelurahan, kelembagaan dan pelatihan masyarakat, pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat, usaha ekonomi masyarakat, serta sumber daya alam dan teknologi tepat guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang?undangan yang berlaku. prosedur di bidang pemerintahan desa dan kelurahan, kelembagaan dan pelatihan masyarakat, pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat, usaha ekonomi masyarakat, serta sumber daya alam dan teknologi tepat guna. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi; Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, susunan organisasi Ditjen Bina Pemdes terdiri dari: Sekretariat Direktorat Jenderal, terdiri dari Bagian Perencanaan, Bagian Keuangan, Bagian Umum, dan Bagian Tata Usaha; Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan, terdiri dari Subdirektorat Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan, Subdirektorat Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Subdirektorat Fasilitasi Badan Perwakilan Desa, Subdirektorat Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa, dan Subdirektorat Pengembangan Kapasitas; Direktorat Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat, terdiri dari Subdirektorat Lembaga Masyarakat, Subdirektorat Pembangunan Partisipatif, Subdirektorat Pendataan Potensi Masyarakat, Subdirektorat Pengembangan Kawasan Pedesaan, Subdirektorat Pelatihan Masyarakat; Direktorat Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat, terdiri dari Subdirektorat Budaya Nusantara, Subdirektorat Pemberdayaan Perempuan, Subdirektorat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Subdirektorat Kesejahteraan Sosial, dan Subdirektorat Tenaga Kerja; Direktorat Usaha Ekonomi Masyarakat, terdiri dari Subdirektorat Usaha Pertanian Pangan, Subdirektorat Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam, Subdirektorat Produksi dan Pemasaran, Subdirektorat Usaha Ekonomi Keluarga, dan Subdirektorat Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal; Direktorat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, terdiri dari Subdirektorat Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan, Subdirektorat Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan, Subdirektorat Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan, Subdirektorat Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan, dan Subdirektorat Permasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan. PERIODE ORDE BARU Gerakan Orde Baru telah membawa dampak/pengaruh terhadap kedudukan organisasi penyelenggara pembangunan masyarakat desa. 1. Deputi Menteri Pembangunan Masyarakat Desa (Bina Pemdes) Departemen Pembangunan Masyarakat Desa dan Pengairan Rakyat dibentuk melalui Surat Keputusannya Nomor 5 Tahun 1966 tanggal 23 Maret 1966. Namun dalam waktu yang tidak lama, pada tanggal 28 Maret 1966, Departemen Pembangunan Masyarakat Desa dan Pengairan Rakyat dirampingkan lagi menjadi Deputi Menteri Pembangunan Masyarakat Desa di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. Deputi Menteri Bina Pemdes dengan sebutan jabatan Deputi Menteri Pembangunan Masyarakat Desa bertanggung jawab Iangsung kepada Menteri Dalam Negeri. Selain melaksanakan tugas pokoknya, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 1987, pada saat itu Departemen Bina Pemdes diberikan tugas tambahan, Departemen Bina Pemdes dibebani tugas untuk mengelola Proyek Pengairan Tersier Jatiluhur (Propterjat) dan Proyek Pengairan Tersier Lampung (Propterla). 2. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes) Pada masa Masa Kabinet Ampera (25 Juli 1966 – 19 Oktober 1967), organisasi penyelenggara pembangunan masyarakat desa mengalami perubahan, dari Deputi Menteri Bina Pemdes menjadi Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa (Ditjen Bina Pemdes) yang berkedudukan tetap dibawah naungan Departemen Dalam Negeri. Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor 75/Kep/11/66, susunan organisasi dan tats kerja Ditjen Bina Pemdes, terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal yang dipimpin Sekretaris, dan beberapa Direktorat yang dipimpin seorang Kepala Direktorat. Sekretariat Direktorat Jenderal, terdiri dari : (a) Bagian Administrasi, (b) Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program, (c) Bagian Koordinasi, Bimbingan dan Hubungan Masyarakat, (d) Bagian Pemeriksaan dan Penelitian. Sedangkan, Direktorat terdiri dari: (a) Direktorat Pembangunan dan Perkaderan, (b) Direktorat Produksi Rakyat, dan (c) Direktorat Irigasi dan Pengairan Desa, yang masing-masing membawahi Sub-sub Direktorat. Untuk itu, struktur organisasi penyelenggara pembangunan masyarakat desa di daerah kemudian disempurnakan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 1969 tanggal 15 Oktober 1969. Dalam perkembangannya, pada masa Kabinet Pembangunan (6 Juni 1968 – 9 September 1971), Ditjen Bina Pemdes bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri. Pada saat itu, sebutan Pembangunan Masyarakat Desa diidentikkan dengan ‘Pembangunan Desa’, dan dibakukan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Sektor Pembangunan Desa, Nomor 152 Tahun 1969, yang mana di dalam pertimbangan disebutkan bahwa Pembangunan Desa identik dengan Pembangunan Masyarakat Desa, dengan mengutamakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi (KISS) antar instansi dalam sektor khusus K (pembangunan desa). 3. Direktorat Jenderal Pembangunan Desa (Ditjen Bangdes) Sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, maka organisasi Pembangunan Masyarakat Desa balk di Tingkat Pusat maupun di Tingkat Daerah, disempurnakan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 tahun 1978, nomenklatur Direktorat Jenderal Bina Pemdes secara resmi diubah menjadi Direktorat Jenderal Pembangunan Desa (Ditjen Bangdes). Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 tahun 1978, struktur organisasi Ditjen Bangdes, sebagai berikut: a. Sekretaris Direktorat Jenderal, terdiri dari: (1) Bagian Perencanaan dan peraturan Perundang-Undangan, (2) Bagian Kepegawaian, (3) Bagian Keuangan, (4) Bagian Umum, dan (5) Bagian Tata usaha. b. Direktorat Pengembangan Desa, terdiri dari: (1) Sub Direktorat Tata Desa, (2) Sub Direktorat Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP), (3) Sub Direktorat Lomba Desa, (4) Sub Direktorat teknologi Pedesaan, (5) Sub Direktorat Evaluasi Pengembangan Desa, dan (6) Bagian Tata Usaha. Direktorat Ketahanan Masyarakat Desa, terdiri dari: (1) Sub Direktorat Pembinaan Swadaya Gotong Royong Masyarakat, (2) Sub Direktorat Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), (3) Sub Direktorat Penyuluhan Pembangunan Desa, (4) Sub Direktorat Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat, (5) Sub Direktorat Kelembagaan Desa, dan (6) Bagian Tata Usaha. c. Direktorat Pembinaan Pembangunan Pedesaan, terdiri dari: (1) Sub Direktorat Pembinaan Pembangunan Sektoral, (2) Sub Direktorat Pembinaan Bantuan Pembangunan Desa, (3) Sub Direktorat Pembinaan Produksi Desa, (4) Sub Direktorat Perkreditan Desa, dan (5) Bagian Tata Usaha. d. Direktorat Pemukiman dan Prasarana Desa, terdiri dari: (1) Sub Direktorat Persiapan pemukiman Kembali, (2) Sub Direktorat Pembinaan Pemukiman Kembali, (3) Sub Direktorat Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa, dan (4) Bagian Tata Usaha. Pada tahun 1986, dilakukan penataan kembali susunan organisasi Ditjen Bangdes yang semula didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1981, disempurnakan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1986 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri. Sesuai Keputusan tersebut dilakukan pengaturan perubahan nomenklatur, perluasan dan peningkatan tugas dan fungsi Ditjen Bangdes, serta menambahkan satu Direktorat di lingkungannya. Sementara itu, organisasi penyelenggaraan pembangunan masyarakat desa di daerah masih tetap berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 1978, yaitu: Direktorat Bangdes Provinsi dan Kantor Bangdes Kabupaten/Kotamadya. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1986, terdapat beberapa perubahan mendasar yaitu : Nomenklatur `Direktorat Ketahanan Masyarakat Desa’ berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1981, diubah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam a. Negeri Nomor 22 Tahun 1986 menjadi ‘Direktorat Pembinaan Ketahanan Masyarakat Desa’. b. Direktorat Pembinaan Pembangunan Pedesaan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 72 Tahun 1981, diubah nomenklaturnya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 1986 menjadi Direktorat Pendayagunaan Sumber Dana Pembangunan Desa. c. Pada tingkat Sub Direktorat terjadi pula peningkatan fungsi Sub Direktorat Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1981, menjadi Direktorat Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. Peningkatan fungsi dan penambahan satu Direktorat dimaksud untuk mempertegas sesuai beban tugasnya. Susunan organisasi dan tats kerja Ditjen Bangdes sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1986, yaitu : a. Sekretariat Direktorat Jenderal, terdiri dari: Bagian Perencanaan dan Peraturan Perundang-undangan, Bagian Kepegawaian, Bagian Keuangan, Bagian Umum, dan Bagian Tata Usaha; b. Direktorat Pengembangan Desa, terdiri dari: Bagian Tata Usaha, Sub Direktorat Unit Daerah Kerja Pembangunan, Sub Direktorat Lomba Desa, Sub Direktorat Teknologi Pedesaan, dan Sub Direktorat Evaluasi Pengembangan Desa; Direktorat Pembinaan Ketahanan Masyarakat Desa, terdiri dari: Bagian Tata Usaha, Sub Direktorat Peningkatan Prakarsa Gotong Royong, Sub Direktorat Penyuluhan Pembangunan Desa, Sub Direktorat Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat; d. Direktorat Pendayagunaan Sumber Dana Pembangunan Desa, terdiri dari: Bagian Tata Usaha, Sub Direktorat Pembinaan Pembangunan Sektoral, Sub Direktoral Pembinaan Bantuan Pembangunan Desa, Sub Direktorat Produksi Desa, Sub Direktorat Pembinaan Perkreditan Desa, Sub Direktorat Pembinaan Sumber Dana Masyarakat Desa; e. Direktorat Tata Pemukiman dan Prasarana Desa, terdiri dari: Bagian Tata Usaha, Sub Direktorat Persiapan Pemukiman Kembali, Sub Direktorat Pembinaan Pemukiman Kembali, Sub Direktorat Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa, dan Sub Direktorat Prasarana Desa; f. Direktorat Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari: Bagian Tata Usaha, Sub Direktorat Pembinaan Organisasi, Sub Direktorat Pembinaan Pelaksanaan Program, Sub Direktorat Peningkatan dan Pendayagunaan Kader PKK. 4. Pembentukan Balai Pengkaderan Bangdes Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan masyarakat desa, ditetapkan kebijakan pelatihan masyarakat. Untuk itu, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1986, Balai Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Desa (Balai Litbang Bangdes) yang berkedudukan di Mataram, Malang dan Yogyakarta ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menangani pelatihan masyarakat. Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkaderan Pembangunan Desa, dilakukan penataan organisasi 3 (tiga) UPT disesuaikan dengan kebutuhan dan beban tugas, menjadi 2 (dua) UPT. UPT di Mataram digabungkan tugas dan fungsinya kepada UPT Malang. Dengan demikian, wilayah kerja Balai Pengkaderan Pembangunan Desa Malang membawahi 13 Provinsi bagian timur, dan Balai Pengkaderan Pembangunan Desa Yogyakarta membawahi 14 Provinsi bagian barat. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1987, Balai Pengkaderan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut ‘Balai Kader Bangdes’ berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis di bidang pengkaderan Pembangunan Desa dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri yang pembinaannya sehari-hari dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Desa. Balai Pengkaderan Pembangunan Desa mempunyai tugas melaksanakan pengkaderan di bidang pembangunan desa terpadu. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, fungsi yang dijalankan yaitu: menyusun Kurikulum dan Program Latihan, melaksanakan program Latihan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program latihan, memberikan bimbingan bagi Pengajar/Pelatih, dan melakukan urusan tata usaha Balai. Susunan Organisasi, terdiri dari: (1) Sub Bagian Tata Usaha untuk menangani urusan Program, urusan Kepegawaian dan Keuangan, dan Urusan Umum; dan (2) Kelompok Pengajar/Pelatih. 5. Pemikiran kembali ke Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa (Ditjen Bina Pemdes) Pada periodesasi ini terdapat kurun waktu memasuki proses Repelita V sebagai akhir dari PJP I dan penyiapan langkah-langkah pembangunan desa memasuki PJP II, terdapat pemikiran kembalinya Ditjen Bangdes menjadi Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa (Ditjen Bina Pemdes) serta penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dari pusat sampai ke daerah. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1992, susunan Organisasi Departemen mengalami perubahan, termasuk di dalamnya Organisasi dan Tata Kerja Ditjen Bangdes menjadi Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa. Perubahan nomenklatur tersebut berimplikasi adanya berbagai penafsiran, sehingga melalui Nota Dinas Menteri Dalam Negeri Nomor 160/SJ/1992 tanggal 18 April 1992 dan surat Dirjen Bangdes Nomor 060/531/Bangdes tanggal 27 April 1992 ditegaskan kembali, bahwa perubahan nomenklatur Ditjen Bangdes menjadi Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa hendaknya diartikan sebagai peningkatan fungsi dan tanggung jawab Depdagri di bidang pembinaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang memandang kepada kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai dasar/landasan kehidupan Bangsa dan Negara, sehingga titik berat pembangunan diarahkan kepada masyarakat dan desa secara keseluruhan dalam kerangka pembangunan nasional. Selanjutnya, sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1992, ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri. Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992, perubahan nomenklatur Ditjen Bangdes menjadi Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa (Ditjen Bina Pemdes) baru dapat direalisasikan, serta peningkatan fungsi unit kerja di lingkungannya; a. Peningkatan fungsi Sub Direktorat Teknologi Pedesaan menjadi Direktorat Pendayagunaan Teknologi Pedesaan. Peningkatan fungsi Sub Direktorat Teknologi Pedesaan dimaksud, maka Direktorat PKK diubah nomenklaturnya. Sedang kegiatan PKK ditampung kembali menjadi salah satu Sub Direktorat pada Direktorat Jenderal Pembinaan Ketahanan Masyarakat Desa. b. Selanjutnya Bagian Tata Usaha pada masing-masing Direktorat disesuaikan dengan beban tugasnya seghingga menjadi Sub Bagian Tata Usaha. Dengan demikian dalam rangka ketatausahaan hanya ada satu Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Direktroat Jenderal sesuai dengan fungsi pelayanan. Selanjutnya guna memperlancar pelaksanaan tugas sehubungan dengan penyempurnaan organisasi Departemen Dalam Negeri yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992. Sementara itu, Organsiasi dan Tata Kerja Pembangunan Masyarakat Desa (Bina Pemdes) Daerah, yaitu bahwa organisasi Direktorat Bangdes Provinsi dan Kantor Bangdes Kabupaten/Kotamadya yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 1995, disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 tahun 1992, sehingga menjadi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa (Bina Pemdes) Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa (Bina Pemdes) Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II. Dengan tidak mengurangi proses yang mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 27 tahun 1992, khususnya dalam pasal 13 ayat 92 yang menegaskan bahwa “Instansi Vertikal departemen Dalam negeri dalam waktu selambat-lambatnya lima (5) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini harus sudah menjadi urusan Daerah”, maka bidang pembangunan masyarakat desa merupakan urusan yang diserahkan ke daerah. Organisasi dan tats kerja Kantor Bina Pemdes Provinsi Daerah Tingkat I dan dan Kantor Bina Pemdes Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II mendapatkan persetujuan Menpan dalam Suratnya Nomor B-869/I/93 tanggal 23 Agustus 1993, dan telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 tanggal 8 Oktober 1993. Kantor Bina Pemdes Provinsi Daerah Tingkat I mempunyai fungsi : (a) Penyusunan rencana penjabaran kebijaksanaan, mengatur pelaksanaan program, menyiapkan bahan pertimbangan pemberian perijinan dan melakukan pembinaan teknis di bidang pembangunan masyarakat desa, (b) Koordinasi kebijaksanaan pembangunan masuk desa dan pembinaan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan masyarakat desa, (c) Penilaian dan penyusunan laporan di bidang pembangunan masyarakat desa, dan (d) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan. Kantor Bina Pemdes Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II mempunyai fungsi: (a) Penyusunan rencana pelaksanaan, pelaksanaan program, penyusuan bahan pertimbangan pemberian perijinan dan pembinaan teknis di bidang pembangunan masyarakat desa, (b) Koordinasi pelaksanaan pembangunan masuk desa dan pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan masyarakat desa, (c) Penilaian dan penyusunan laporan di bidang pembangunan masyarakat desa, (d) Pelaksanaan urusan kesekretariatan Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya Dati II, (e) Dalam rangka penetapan organisasi di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kotamadya, penerapan Organisasi Pola Minimal atau Pola Maksimal berdasarkan skor dan kriteria Iuas wilayah, jumlah wilayah administratif, jumlah penduduk dan faktor khusus, yang selanjutnya diatur melalui Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri untuk tingkat Provinsi Daerah Tingkat I dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II. 6. Balai Pengkaderan Pembangunan Masyarakat Desa (Bina Pemdes) Mengingat Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkaderan Bangdes yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1987 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, maka ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 182 Tahun 1997 untuk melakukan penataan organisasi dan tats kerja Balai Pengkaderan Pembangunan Masyarakat Desa (Bina Pemdes). Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 182 Tahun 1997, Balai Pengkaderan Bina Pemdes adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pengkaderan pembangunan masyarakat desa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri yang sehari-hari dibina oleh Ditjen Bina Pemdes. Balai Pengkaderan Bina Pemdes bertugas melaksanakan pengkaderan pembangunan masyarakat desa. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Balai Pengkaderan Bina Pemdes mempunyai fungsi menyiapkan bahan pengembangan kader, pelaksanaan pemantauan kader, pelaksanaan evaluasi kader, dan penyelenggaraan dan ketatausahaan balai serta pengembangan jabatan fungsional. Balai Pengkaderan Bina Pemdes yang dikembangkan Departemen Dalam Negeri sebanyak 3 (unit) yang berkedudukan di Malang, Yogyakarta dan Bandar Lampung; a. Balai Pengkaderan Bina Pemdes Malang, dengan wilayah kerja: Provinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Timor Timur, Irian Jaya, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara; b. Balai Pengkaderan Bina Pemdes Yogyakarta, dengan wilayah kerja: Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur; c. Balai Pengkaderan Bina Pemdes Bandar Lampung, dengan wilayah kerja: Provinsi Daista Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung. PERIODE ORDE LAMA 1. Kementerian Pembangunan Masyarakat Pada masa Kabinet Halim (dalam Pemerintahan Republik Indonesia Yogyakarta, 21 Januari – 6 September 1950) dibentuk “Kementerian Pembangunan Masyarakat”, sebagai upaya penyelenggaraan pembangunan masyarakat desa khususnya dalam pelaksanaannya penyiapan peraturan perundang?undangan sebagai landasan hukum dan pengorganisasian penyelenggaraannya.  2. Dewan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa (DKBina Pemdes) Menindaklanjuti hasil studi tour dari Manila dan informasi dari para tenaga ahli (experts) dari PBB, guns mendapatkan gambaran secara jelas tentang konsep dan kebijakan community development, pada masa Kabinet All Sastroamidjojo ke II (24 Maret – 9 April 1957), disamping penerapan kebijakan pembangunan desa, pemerintah juga mengambil langkah?langkah pengorganisasian pembangunan masyarakat desa dan landasan hukum pembangunan masyarakat desa; Pembentukan Panitia Kerja Sementara Pembangunan Masyarakat Desa (PKS-Bina Pemdes) melalui Surat Keputusan Menteri Negara Urusan Perencanaan Nomor 228 Tahun 1956 tanggal 20 Juni 1956, bertugas untuk mempersiapkan diresmikannya Daerah Kerja Pembangunan Masyarakat Desa (Bina Pemdes) pada saat ulang tahun kemerdekaan RI, pada tanggal 17 Agustus 1956, dan mempersiapkan dan menyusun peraturan pemerintah yang berisi kerangka organisasi dan penyelenggaraan pembangunan masyarakat desa. Penerbitan peraturan yang menjadi dasar hukum pengorganisasian penyelenggaraan pembangunan masyarakat desa, yaitu diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1957 tanggal 16 Januari 1957 tentang Organisasi Penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa. Pengaturan organisasi penyelenggaraan pembangunan masyarakat desa bersifat multipurpose (meliputi berbagai bidang), yang diarahkan pada: (1) pemberian bimbingan dan asuhan ditujukan untuk mengembangkan swadaya masyarakat desa menuju ke kemakmuran; (2) pembentukan Badan, sementara Kepala Daerah hanya diikutsertakan dalam bentuk Panitia; (3) pemberian perhatian pada Daerah Kerja, sehingga dasar-dasar lain yang tidak termasuk obyek daerah kerja tidak diperhatikan; dan (4) pelaksana pembangunan masyarakat desa di Daerah Kerja adalah setingkat Kawedanan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1957, di tingkat Pusat, penyelenggaraan pembangunan masyarakat desa dilakukan sebuah badan, dengan sebutan Dewan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa (DK-Bina Pemdes). Adapun tugas DK?Bina Pemdes, yaitu: (a) menentukan politik kebijaksanaan umum tentang urusan pembangunan masyarakat desa dan menentukan prinsip?prinsip pembangunan masyarakat desa; (b) mengadakan koordinasi usaha-usaha pembangunan masyarakat desa antar kementerian dan jawaban yang bersangkutan; dan (c) mengatur bahan materi dari badan-badan Pemerintah sehingga merupakan kebulatan bantuan dan bermanfaat untuk ekonomi dan masyarakat desa pada khususnya. Susunan organisasi dan tats kerja DK-Bina Pemdes terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota. DK-Bina Pemdes dipimpin oleh Perdana Menteri dengan beberapa wakil ketua, Menteri Negara Urusan Perencanaan, Menteri Dalam Negeri; dan beberapa menteri yang ditunjuk sebagai anggota DK-Bina Pemdes. Sedangkan, Sekretaris DK-Bina Pemdes dijabat oleh Ketua Biro Pembangunan Masyarakat Desa, dengan tugas melaksanakan pekerjaan Dewan Koordinasi sehari-hari berdasarkan keputusan yang telah digariskan, diantaranya yaitu: (a) mempersiapkan pemilihan Dewan Kerja Bina Pemdes; (b) mengadakan kursus-kursus dan latihan; (c) mengadakan konferensi dan seminar; (d) mengangkat pegawai; dan (e) mengajukan anggaran belanja. Di tingkat Provinsi, unit organisasi pelaksana penyelenggaraan pembangunan masyarakat desa adalah Panitia Pembantu Teknis Pembangunan Masyarakat Desa (PPT-Bina Pemdes) Provinsi. Panitia dipimpin oleh Gubernur Kepala Daerah (KDH) sebagai ketua merangkap anggota serta beranggotakan wakil?wakil Kementerian tingkat provinsi. Di tingkat Kabupaten, unit organisasi pelaksana penyelenggaraan pembangunan masyarakat desa adalah Panitia Pembantu Teknis Pembangunan Masyarakat Desa (PPT-Bina Pemdes) Kabupaten. Bupati KDH sebagai Ketua, serta beranggotakan wakil-wakil Kementerian tingkat Kabupaten. Sedangkan di tingkat Daerah Kerja, hanya diselenggarakan di beberapa Kawedanaan dan Kecamatan, dan Wedana sebagai Ketua Staf Daerah Kerja. 3. Badan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa (BKBina Pemdes) dan Departemen Transkopemada Dalam Kabinet Kerja II (18 Pebruari 1960 – 6 Maret 1963), Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 1960 jo. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1960 tanggal 28 Juli 1960 dalam rangka penyempurnaan pengelolaan pembangunan masyarakat desa. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 1960, pengaturan organisasi penyelenggaraan pembangunan masyarakat desa bersifat multipurpose (meliputi berbagai bidang), dengan beberapa penekanan yaitu: (1) dasar dan tujuan pembangunan masyarakat desa menjadi ketetapan Dewan Perancang Nasional; (2) pelaksanaan pembangunan masyarakat desa menggunakan saluran pemerintah melalui Kepala Daerah secara hirarki dari Pusat sampai ke desa; (3) pembangunan masyarakat desa diselenggarakan secara massal, sehingga tiap desa berhak dan diberi kesempatan untuk membangun; dan (4) pelaksanaan pembangunan masyarakat desa adalah daerah Kecamatan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 1960 jo. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1960, organisasi penyelenggaraan pembangunan masyarakat desa berbentuk suatu badan yaitu Badan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa (BK-Bina Pemdes) balk di pusat maupun di daerah. Di tingkat Pusat, BK-Bina Pemdes bertugas untuk menyelenggara?kan kerjasama antar Departemen/Anggota untuk menentukan kebijaksanaan umum, menyusun rencana pelaksanaan Pembangunan Masyarakat Desa, dan menentukan pedoman teknis pelaksanaan pembangunan masyarakat desa. Susunan organisasi dan tata kerja BK-Bina Pemdes terdiri atas Dewan Penasehat BK-Bina Pemdes dan Kepengurusan DK-Bina Pemdes. Dewan Penasehat BK-Bina Pemdes, terdiri dari: Menteri Pertama sebagai Ketua, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Menteri Pembangunan sebagai anggota. Sedangkan susunan organisasi dan tata kerja BK-Bina Pemdes itu sendiri, terdiri dari: (1) Ketua Umum, yang pada saat itu dijabat Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa (Transkopemada) merangkap anggota, (2) Wakil Ketua I, dijabat oleh perwakilan dari Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, (3) Wakil ketua II, dijabat oleh Wakil Penguasa Perang Tertinggi, (4) Sekretaris BK-Bina Pemdes, dijabat oleh Kepala Biro Pembangunan Masyarakat Desa yang secara Instansional menjadi Komponen Departemen (5) Anggota BK-Bina Pemdes, terdiri dari pejabat dari Departemen-departemen lain dan Lembaga Tinggi. Di tingkat Daerah, susunan organisasi BK-Bina Pemdes Daerah Tingkat I, terdiri dari: (1) Ketua, dijabat oleh Gubernurt KDH merangkap anggota; (2) Wakil Ketua, dijabat oleh Penguasa Perang daerah Tingkat I merangkap anggota; (3) Sekretaris BK-Bina Pemdes, dijabat oleh Kepala Jawatan Koperasi, Departemen Transkopemada Daerah Tingkat II; dan (3) Anggota, dijabat oleh Kepala-kepala Jawatan/Instansi Daerah Tingkat II serta para Wedana dan perwakilan dari Badan-badan Daerah Tingkat II yang ditunjuk Bupati KDH. Sebagai tenaga penggerak dan operasional kegiatan pembangunan masyarakat desa di Kabupaten, ditempatkan seorang perwakilan dari Pusat dengan jabatan Komisaris Bina Pemdes. Di tingkat Kecamatan, susunan BK-Bina Pemdes Daerah Kecamatan terdiri dari: (1) Ketua, dijabat oleh Camat merangkap anggota; (2) Wakil Ketua, dijabat oleh Pembantu Penguasa Perangkat Kecamatan; (3) Sekretaris, dijabat oleh Komisaris Bina Pemdes, dan (4) Anggota, dijabat oleh Kepala-kepala Jawatan/Instansi Tingkat Kecamatan dan badan-badan Tingkat Kecamatan yang ditunjuk. 4. Biro Pembangunan Masyarakat Desa (Biro Bina Pemdes) menjadi Direktorat Pembangunan Masyarakat Desa (Direktorat Bina Pemdes) Perkembangan organisasi penyelenggara pembangunan masyarakat desa pada masa Kabinet Kerja III (6 Maret 1962-13 Nopember 1983), bersamaan dengan adanya perubahan Departemen Transkopemada menjadi Departemen Koperasi, BK-Bina Pemdes dirubah menjadi Biro Pembangunan Masyarakat Desa (Biro Bina Pemdes) sebagai komponen yang kedudukan di bawah naungan Departemen Koperasi. Namun demikian, pada masa Kabinet IV (13 Nopember 1963 – 27 Agustus 1964), bersamaan dengan berubah kembali Departemen Koperasi menjadi Departemen Transkopemada, komponen Biro Pembangunan Masyarakat Desa juga mengalami perubahan menjadi Direktorat Pembangunan Masyarakat Desa (Direktorat Bina Pemdes) dengan kedudukan tetap bernaung dibawah Departemen Transkopemada. 5. Departemen Pembangunan Masyarakat Desa (Departemen Bina Pemdes) Dalam Kabinet Dwikora (27 Agustus 1964 – 28 Maret 1966) yang terkenal dengan Kabinet 100 (Seratus) Menteri, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 215 tahun 1964, organisasi penyelenggara pembangunan masyarakat desa mendapat tempat terhormat, dimana kedudukan dari Direktorat Bina Pemdes menjadi salah satu departemen, yaitu Departemen Pembangunan Masyarakat Desa (Departemen Bina Pemdes) di bawah Kompartemen Pertanian dan Agraria. Berdasarkan Peraturan Menteri Pembangunan Masyarakat Desa Nomor 1 Tahun 1965, bahwa tugas pokok Departemen Bina Pemdes yaitu “membina terlaksananya tata ekonomi dan tata masyarakat Indonesia untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, dan dalam lapangan pekerjaannya meliputi bidang-bidang, pembangunan desa dan pembinaan masyarakat desa”. Sedangkan, tugas Departemen Bina Pemdes secara khusus dalam bidang Pembangunan Desa dan Pembinaan Masyarakat Desa, sebagai berikut : a. Bidang Pembangunan Desa, yaitu “mewujudkan terlaksananya pembangunan desa terutama pembangunan yang seimbang dibidang sosial ekonomi untuk mempertinggi tingkat penghidupan dan kehidupan rakyat dengan jalan memperbesar produksi dan pendapatan dengan swadaya masyarakat desa berdasarkan azas kekeluargaan dan dilaksanakan secara massal, integral dan terkoordinasi”. b. Bidang Pembinaan Masyarakat Desa, yaitu “membina gerak pembangunan dan meletakkan dasar-dasar serta syarat?syarat yang mendorong agar pembangunan desa dapat dilaksanakan menurut garis-garis dan prinsip-prinsip masyarakat adil dan makmur”. Sedangkan kedudukan dan susunan organisasi dan tats kerja Departemen Bina Pemdes, balk pusat maupun di daerah, selanjutnya diatur melalui Keputusan Menteri Pembangunan Masyarakat Desa Nomor 6 Tahun 1965 tanggal 2 April 1965. Sesuai dengan Keputusan menteri tersebut, di tingkat Pusat, organisasi dan tatakerja Departemen Bina Pemdes terdiri dari Pembantu Menteri, Biro dan Direktorat dan Kantor Proyek Khusus, dengan susunan sebagai berikut : a. Pembantu Menteri, terdiri dari: Pembantu Menteri Urusan Umum, Urusan Administrasi, Urusan Perencanaan, dan Urusan Pembinaan; b. Biro, terdiri dari: Biro Umum, Biro Tata Usaha, Biro Kepegawaian, Biro Keuangan, Biro Peralatan, Biro Penelitian dan Perencanaan, Biro Hubungan Masyarakat, Biro Irian Barat, dan Biro Pengawasan Keuangan; c. Direktorat, terdiri dari: (a) Direktorat Urusan Umum, untuk perencanaan, sosial dan ekonomi; (b) Direktorat Proyek Khusus, untuk mengelola penelitian, rekomendasi proyek?proyek dan pembiayaan; dan (c) Direktorat Pendidikan dan Per-Kaderan, untuk mengelola pembentukan Kader Bina Pemdes dan Penelitian Pendidikan. Di tingkat Provinsi, dibentuk Kantor Pembangunan Masyarakat Desa (Kantor Bina Pemdes) Daerah Tingkat I, dengan susunan organisasi yang terdiri dari : (a) Bagian Umum, (b) Bagian Proyek, dan (c) Bagian Penelitian dan Penilaian. Di tingkat Kabupaten dibentuk Kantor Pembangunan Masyarakat Desa (Kantor Bina Pemdes) Daerah Tingkat II, dengan susunan organisasi terdiri dari : (a) Bagian Umum, (b) Bagian Proyek, (c) Bagian Penelitian dan Penilaian. Sedangkan di tingkat Kecamatan, dibentuk Kantor Pembangunan Masyarakat Desa (Kantor Bina Pemdes) Kecamatan/Daerah Tingkat III, terdiri dari tenaga-tenaga penggerak Bina Pemdes. 6. Departemen Pengairan Rakyat dan Pembangunan Masyarakat Desa (Bina Pemdes) Dalam Kabinet Dwikora yang Disempurnakan (24 Pebruari – 28 Maret 1966), yang berumur hanya 1 bulan itu, Departemen Bina Pemdes digabung dengan Departemen Pengairan Rakyat, diikuti dengan penggabungan perangkat dan personalianya, dengan nomenklatur “Departemen Pengairan Rakyat dan Pembangunan Masyarakat Desa (Bina Pemdes)”.
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 41 Tahun 2010 Pasal 669, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Ditjen PMD) sebagai komponen dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) memiliki kedudukan, tugas, dan fungsi sebagai berikut. Ditjen PMD mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Ditjen PMD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Permendagri diatas, menyelenggarakan fungsi : Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;dan Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BPMD Kabupaten Indramayu
PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 47 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN INDRAMAYU
Nama Pejabat:
1. H.KAMUD, SH Periode 2008- 2009
2. Drs. H. GIRI PRIYONO Periode 2009 -2010
3. Drs. H. DONO DJOEANDA ENDO Periode 2010 -2011
4. Drs. H. WAHIDIN, MM Periode 2011-2012
5. Drs H. MUNJAKI, M.Si Periode 2012-2014
6. Ir. H. JOKO PRAMONO Periode 2015-2016 Masa Peralihan Badan- Dinas

DPMD Kabupaten Indramayu
PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 44 TAHUN 2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN INDRAMAYU
Nama Pejabat:
1. Drs. H. DUDUNG INDRA ARISKA, SH.MH dari tgl 1 Januari 2017-2018
2. Drs. H. SUGENG HERYANTO, M.Si dari tgl 1 Nopember 2018 s.d. Sekarang